“Kalau APBD dijadikan bemper, itu artinya Pemkab ikut menanggung skandal ini. Ini bukan defisit biasa, tapi iuran berantai yang dibiarkan membusuk. Ini bisa jadi beban daerah hingga 30 tahun ke depan,” ucapnya.
Pepen mengingatkan, KORPRI dulu justru bisa mandiri tanpa menggantungkan diri pada APBD. Tahun 1989, KORPRI se-Indonesia mampu menyumbang satu juta ton beras ke Ethiopia, hanya dari potongan 3 ons beras per anggota selama setahun. Kini, dengan potongan iuran tunai tiap bulan, malah tak jelas juntrungannya.
“Dulu bisa bangun gedung tanpa sepeser APBD. Sekarang iuran jalan, audit tak jelas, kontribusi pun nihil. Uang ini mengalir ke mana? Siapa yang bertanggung jawab?” pungkas Pepen dengan nada keras. (red)
