Viral Dugaan Penyelewengan Bansos di Desa Kedawung Karawang, Warga Protes!

Jagat maya Karawang dihebohkan oleh viralnya video dugaan penyelewengan bansos berupa pemindahan beras ke gudang pribadi di Desa Kedawung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.

“Tah tingali kinerja desa Kedawung kp lampean setiap Aya Beas bansos th sok d timbun d pabrik samping rumh padahal anu ngabutuhkn g loba kenh NU kurg mampu taknaon bagiken lamun pagawe NU amanah MH ulh RK dlebok sorangn t mikirikn wargana (Lihat saja kinerja Desa Kedawung Kampung Lampean, setiap ada beras bansos selalu ditimbun di pabrik samping rumah. Padahal yang membutuhkan masih banyak, yang kurang mampu. Silakan bagikan kalau pegawai amanah mah, jangan dimakan sendiri, tidak memikirkan warganya),” tulis akun tersebut dalam bahasa Sunda.

 

​Akun itu juga menambahkan bahwa kejadian serupa diduga bukan yang pertama kali terjadi di desa tersebut. Namun, baru kali ini warga berhasil mendapatkan bukti yang jelas untuk diviralkan.

​Ia juga mengklaim pihak-pihak yang terlibat kini mulai panik setelah aksi mereka ketahuan. Warga pun menyatakan keengganannya melapor ke aparat setempat karena merasa skeptis terhadap penegakan hukum di tingkat bawah.

​Aktivis Muda Soroti Lemahnya Pengawasan BPD

​Hingga berita ini diturunkan, alasan atau ketetapan resmi yang melandasi perpindahan beras bansos tersebut belum diketahui secara pasti. Ketidakjelasan ini memicu beragam spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan bantuan negara.

​Merespons gaduhnya isu dugaan penyelewengan bansos di Karawang ini, seorang aktivis muda asal Desa Kedawung yang enggan disebutkan namanya ikut angkat bicara. Ia menduga penyaluran bansos selama ini berjalan tidak objektif.

​”Pembagian bansos diduga hanya menyasar kerabat dekat pegawai desa saja. Ini sangat tidak adil dan tidak mencerminkan sikap selayaknya seorang kepala desa,” ujarnya kepada kru media, Kamis (11/6/2026).

​Menurutnya, bansos bersumber dari uang negara yang wajib dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat miskin secara merata, bukan untuk ditimbun. Ia juga mengkritik keras fungsi pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terkesan mandul.

​”Kurangnya pengawasan BPD menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa di balik dugaan penyelewengan bansos yang hanya dibagikan ke kerabat pegawai desa ini?” tegasnya.

Writer: RedaksiEditor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *