Dalam kesemparan yang sama Tokoh Masyarakat setempat mengatakan bahwa Kades semestinya tidak harus melebar kemana-mana jawaban terkait tuntutan warganya dan sebagai kepala pemerintahan tingkat desa harusnya bijak wajib memberikan pelayanan maksimal serta solusi untuk membantu keluhan warganya.
“Terkait mengenai tanggung jawab kompensasi bangli sekarang jadi melebar kemana mana. Statment Kades malah sampai dengan ke (DD) Dana Desa dan memang terkait Kompensasi Bangli ini tidak ada kaitannya dengan (DD) Dana Desa. Dan wargapun tahu kompensasi untuk pemilik bangunan liar (Bangli) yang ditertibkan di Karawang berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bukan dari APBD.” Tegasnya.
“Kalau berbicara tentang ADD Sukamakmur silahkan cek aza ADD tahun 2023-2025 seperti apa !? Melihat kacamata kebelakang, mengenai uang kompensasi dari pull toyota pun sampai saat ini tidak pernah ada keterbukaan sama warga serta pihak staf desa nya sendiri.” Kesalnya. (red)
