Mosi Tidak Percaya dan Pengawasan Masyarakat
Pernyataan tegas FMDCB mencerminkan mosi tidak percaya rakyat terhadap birokrasi internal desa yang terkesan lamban. Ketika uang rakyat bernilai ratusan juta menguap, penyelesaian administratif tanpa batas waktu yang jelas dinilai sebagai kompromi yang melukai rasa keadilan.
Kasus Desa Cilewo kini berada di persimpangan jalan. Akankah LHP Inspektorat bermuara pada pengembalian kerugian negara dan pembersihan moral birokrasi desa, ataukah sekadar menjadi dokumen usang yang berujung pada saling sandera kepentingan?
Satu hal yang pasti, masyarakat Desa Cilewo kini terus mengawasi, dan aparat penegak hukum diharapkan tidak menutup mata atas hilangnya hak ketahanan pangan serta bantuan bagi warga miskin. (tim)
