KARAWANG,suratberita.id – Kebijakan kenaikan BBM non-subsidi yang resmi berlaku mulai 10 Juni 2026 diprediksi bakal berdampak pada berbagai sektor ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bergerak cepat meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi.
Anggota Komisi II DPRD Jabar Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si, MM, mendesak pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Ia juga meminta agar pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Menurut Budiwanto, meski kenaikan BBM non-subsidi tidak langsung menyentuh pengguna Pertalite dan Solar, efek domino pada biaya distribusi dan logistik tetap harus diantisipasi sejak dini.
”Yang perlu diwaspadai bukan hanya kenaikan harga BBM itu sendiri, tetapi efek berantainya terhadap harga pangan, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengalami stres ekonomi akibat kenaikan berbagai kebutuhan secara bersamaan,” ujar Budiwanto saat memberikan keterangan di Karawang.
