Lebih jauh, Rosli mengakui bahwa mesin bubut yang ada saat ini sudah berumur 25 tahun dan belum ada pengadaan baru, padahal laporan penggunaan dana BOS tercatat fantastis.
Aplikasi Jaga KPK Disalahkan
Rosli berdalih sudah memerintahkan operator untuk menginput RKAS sesuai peruntukan.
Ia justru menyalahkan aplikasi “Jaga KPK” yang dianggap tidak sinkron dengan laporan riil dari sekolah. Menurutnya, sekolah melaporkan 12 komponen penggunaan anggaran, namun di aplikasi Jaga KPK hanya masuk 6 komponen judul penganggaran.
Lebih lanjut, kepsek tidak memberikan jawaban memuaskan terkait besarnya biaya pemeliharaan sarpras dan pengembangan perpustakaan, membiarkan asumsi publik mengenai potensi penyelewengan dana BOS semakin liar.
Ketimpangan ini menuntut transparansi total dan investigasi dari pihak berwenang agar dana pendidikan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas siswa, bukan sekadar administrasi. (Dinros)
