JAWA BARAT, SURATBERITA.ID – Polemik SPMB 2026 Jawa Barat memasuki babak baru. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk turun langsung menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat terkait penerimaan siswa baru tersebut.
Menurut Tedy, masyarakat saat ini tidak sekadar membutuhkan penjelasan normatif atau kebijakan pencopotan pejabat. Warga menuntut solusi konkret agar seluruh proses penerimaan siswa berjalan transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Ia menilai keresahan orang tua murid harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Pencopotan Kepala UPTD Tikomdik Dinilai Belum Cukup
Pernyataan tegas dari kalangan legislatif ini muncul setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menonaktifkan Kepala UPTD Tikomdik Disdik Jabar. Langkah penonaktifkan tersebut diambil menyusul rentetan gangguan teknis dalam sistem penerimaan siswa. Namun, bagi sebagian kalangan, kebijakan itu dianggap belum menjawab akar persoalan yang terjadi di lapangan.
Tedy menyoroti fakta bahwa sejak awal tahapan dimulai, masyarakat sudah mengeluhkan server yang sulit diakses hingga data yang berubah-ubah. Publik pun mempertanyakan mengapa evaluasi dan perbaikan tidak dilakukan lebih cepat oleh dinas terkait sebelum masalahnya meluas dan memicu kepanikan massal.
