Jangan Hanya Membantah, Tunjukkan Penjelasan Administrasinya
Merespons sorotan tersebut, Muhana sebelumnya menyatakan bahwa pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa bukan menjadi tanggung jawab Dishub. Dikutip dari ANTARA, ia menjelaskan pengelolaan kawasan stadion, termasuk lahan parkir, berada dalam kerja sama pengelola stadion dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Karawang. Muhana juga menegaskan Dishub tidak menerima pemasukan retribusi parkir dari kawasan tersebut.
Kini, persoalan parkir di kawasan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan saling melempar kewenangan. Dokumen perjanjian, pengakuan penjaga parkir, selisih setoran, aspirasi warga terkait parkir siswa SMAN 5, serta pernyataan Kadishub harus diperiksa secara terbuka.
Muhamad Karya meminta Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan penelusuran dan audit terhadap pengelolaan parkir. Ia juga mendorong pertemuan antara Dishub, Disparpora, pengelola parkir, dan perwakilan warga.
”Kami tidak menuduh, kami hanya minta transparansi. Kalau memang tidak masuk ke Dishub, tolong dijelaskan. Kalau masuk, harus jelas peruntukannya. Warga berhak tahu,” katanya. (Dikutip Alexanews.id)
Kadishub Muhana kini dituntut memberikan penjelasan yang konkret serta kepastian tata kelola ke depan. Bukan hanya membantah menerima pemasukan, tetapi juga menjelaskan keberadaan dokumen perjanjian yang mencantumkan kewajiban setoran kepada Dishub, sekaligus menjawab harapan warga agar parkir di kawasan tersebut—khususnya bagi siswa SMAN 5—dapat digratiskan. Sebab, ketika ada dokumen tertulis, pengakuan setoran rutin, dan aspirasi warga yang terdampak langsung, masyarakat berhak mengetahui fakta sebenarnya. (red)






