HUT Bhayangkara ke-80: Mengabdi untuk Rakyat di Tengah Dilema Reformasi Polri
Karawang, suratberita.id (2/7/2026) – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026 mengusung tema sentral “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Memasuki usia delapan dekade, posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) konsisten menjadi sorotan publik.
Untuk menilai apakah Polri telah murni menjadi aparatur negara yang profesional atau masih rentan menjadi alat kekuasaan politik, diperlukan pembedahan dari dua sisi objektif: capaian institusional dan tantangan struktural yang dihadapi di lapangan.
Polri sebagai Aparatur Negara yang Modern
Secara konstitusional dan kultural, pasca-pemisahan dari ABRI pada era Reformasi, Polri didesain untuk menjadi institusi sipil yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menegakkan hukum.
Melalui konsep Presisi, Polri berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan publik. Inovasi seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), pelayanan SIM online, dan integrasi data telah berhasil memangkas praktik pungutan liar (pungli) di jalanan. Ini adalah ciri aparatur pelayanan publik yang modern, meskipun kadang disinyalir masih terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil oleh sebagian aparat di lapangan.
Dalam pengamanan agenda nasional, Polri secara konsisten berupaya menjaga stabilitas keamanan dalam transisi politik besar, termasuk mengawal pemilu, pilkada serentak, juga agenda internasional tanpa gejolak horizontal yang ekstrim. Kehadiran Polri juga kerap menjadi garda terdepan di tingkat akar rumput dalam penanganan konflik agraria, bencana alam, dan ketertiban sosial berskala lokal.
Tantangan Struktural dan Persepsi Publik
Namun, kegalauan publik tidak bisa dihindari. Kekhawatiran mengenai kerentanan Polri masuk ke pusaran politik praktis atau kepentingan elit tertentu memiliki alasan yang kuat. Pengamat kepolisian dan masyarakat sipil sering menyoroti beberapa titik lemah.
Satu di antaranya adalah posisi struktural Kepolisian. Berbeda dengan di beberapa negara lain yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian (seperti Kementerian Dalam Negeri atau Kehakiman), di Indonesia, posisi Polri berada langsung di bawah Presiden. Secara struktural, posisi ini mendekatkan Polri dengan poros kekuasaan tertinggi, yang secara alami memicu persepsi publik tentang kerentanan intervensi politik dari penguasa yang sedang menjabat.
Kritik tajam juga sering muncul terkait tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Penanganan kasus yang melibatkan figur politik, tokoh berpengaruh, atau pengusaha besar tampak sangat cepat dan terkesan eksklusif. Sebaliknya, kasus hukum yang melibatkan masyarakat biasa atau laporan terhadap pihak oposisi terasa lambat. Hal ini memicu narasi adanya hukum yang “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.
Menuju Netralitas Mutlak
Penempatan beberapa perwira aktif maupun purnawirawan Polri di pos-pos strategis kementerian, lembaga non-kementerian, hingga pejabat kepala daerah turut memunculkan kegalauan. Fenomena ini memicu kekhawatiran mengenai meluasnya pengaruh politik institusi di luar fungsi keamanan murni, yang seolah membangkitkan ingatan tentang “Dwifungsi” gaya baru versi Kepolisian.
Di usia 80 tahun ini, Kepolisian Republik Indonesia berada di persimpangan jalan. Institusi ini telah bertransformasi secara signifikan dalam hal kapasitas teknis dan pelayanan publik sebagai aparatur negara.
Akan tetapi, pekerjaan rumah besar untuk mewujudkan netralitas mutlak dan lepas dari bayang-bayang kepentingan politik elit masih sangat bergantung pada reformasi kultural di internal Kepolisian sendiri, serta komitmen para elit politik untuk tidak mengeksploitasi kewenangan kepolisian demi kepentingan kekuasaan. (Jun)
*Dari berbagai sumber.
