“Bapak saya, almarhum, mengajukan dari awal pengajuan proposal dengan menyerahkan uang Rp500.000 saat kondisinya sedang sakit parah. Katanya, nanti kalau material bangunan turun atau datang, harus menyiapkan lagi uang Rp2.000.000,” ungkap Tati dengan isak tangis yang mendalam.
Lebih mirisnya lagi, rincian pungutan tersebut terang-terangan dibeberkan oleh Tati. Dari uang awal Rp500.000 yang disetorkan kepada oknum calo berinisial AS—yang juga bertindak sebagai penerima dana—ternyata Rp200.000 digunakan untuk pembuatan proposal, dan Rp300.000 sisanya dialokasikan sebagai “pelicin” untuk pengajuan kepada pihak dewan.
Ketika ditagih kepastiannya, sang calo bukannya iba, melainkan hanya memberikan angin surga: “Harus sabar sampai hari lebaran yang akan datang.” Ujar AS. Lebaran demi lebaran berganti, hingga sang ayah wafat, janji manis itu tinggal kenangan pahit.
Sindiran Keras: Ke Mana Perginya Anggaran dan Nurani Penguasa?
Kasus yang menimpa keluarga almarhum Wahab ini menjadi tamparan keras sekaligus cerminan buruk tata kelola bantuan sosial di Kabupaten Karawang. Program Rutilahu yang digembar-gemborkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap wong cilik, justru diduga kuat disusupi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang tega memperjualbelikan penderitaan rakyat miskin.
