Kadishub Membantah Terima Dana Parkir Stadion, Warga Bongkar Dokumen Perjanjian dan Minta Tarif Dihapus
KARAWANG,SURATBERITA.ID – Polemik pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa terus bergulir dan meluas sebagai buntut dari inspeksi mendadak (sidak) Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, pada Senin (16/11/2026) yang menyoroti mahalnya tarif parkir di kawasan tersebut. Selain membongkar kejanggalan administrasi dan setoran, sorotan kini merembet pada desakan warga agar seluruh pungutan parkir di kawasan itu dihapuskan, terutama di area SMAN 5 yang sehari-hari dipadati kendaraan para siswa.
Pasca-sidak bupati, pernyataan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Karawang, Muhana, yang membantah menerima pemasukan dari pengelolaan parkir kawasan stadion justru menuai pertanyaan serius. Pasalnya, Ketua Forum RW Kelurahan Karawang Wetan, Muhamad Karya, mengaku memiliki dokumen perjanjian kerja sama parkir yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dishub.
Karya mempertanyakan dasar pernyataan Muhana. Menurutnya, jika Dishub sama sekali tidak menerima pemasukan parkir, bagaimana menjelaskan keberadaan dokumen perjanjian yang memuat kewajiban pembayaran kepada dinas tersebut.
Dokumen bernomor 000.1.11/114/Dishub itu mencantumkan rincian setoran berdasarkan jenis kendaraan, yakni sepeda motor Rp1.000, mobil penumpang Rp2.000, mobil pikap Rp4.000, dan truk Rp6.000.
Bagi Karya, keberadaan dokumen tersebut tidak bisa begitu saja diabaikan. Ia meminta Kadishub memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak dibuat bingung oleh perbedaan keterangan.
”Nyatanya saya punya buktinya, surat perjanjian tertulisnya dengan warga saya. Tiap bulan ada dana masuk. Tapi saat dikonfirmasi, Kadishub membantah katanya tidak ada pemasukan ke dinas tersebut. Ini yang jadi pertanyaan warga saya, ke mana larinya dana itu?” ujar Karya.






