“Skala prioritas kita adalah memastikan roda pemerintahan desa berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Kami tidak ingin ada kepala desa yang tersandung masalah hukum, terutama dalam hal pengelolaan program dan anggaran,” ujar salah satu ketua DPC yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Mereka juga menekankan bahwa setiap program baru harus dirancang dengan perencanaan yang transparan dan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan potensi penyimpangan di kemudian hari.
Harapan besar pun disampaikan dalam forum tersebut, agar ke depan tidak ada lagi kepala desa yang terseret kasus hukum akibat kelalaian administratif atau ketidaktahuan terhadap aturan dalam menjalankan program-program desa.
Melalui kegiatan ini, APDESI Jabar terus menunjukkan peran strategisnya sebagai wadah kolaborasi kepala desa se-Jawa Barat, demi membangun desa yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera. (red)
