“Apa gunanya Bupati kalau kontraktor dibiarkan bertindak semaunya? Ini bukan cuma soal drainase, ini soal wibawa seorang pemimpin,” tegas Aki kepada awak media. Sabtu, (19/07).
Saat masyarakat mencoba menyampaikan keluhan melalui jalur resmi maupun pribadi termasuk via WhatsApp langsung ke Bupati yang didapat hanya keheningan. Tak ada klarifikasi, tak ada permintaan maaf, tak ada langkah korektif.
Diamnya seorang kepala daerah di tengah kekacauan adalah bentuk pembiaran yang tidak bisa ditoleransi. Bukannya hadir sebagai penyelesai masalah, Bupati justru seolah menghilang di balik kekuasaan.
Ketidakmampuan Bupati dalam mengendalikan kontraktor hanya akan menghasilkan satu hal yakni kerugian kolektif bagi masyarakat Karawang. Tak hanya kerusakan fisik, tapi juga potensi kecelakaan lalu lintas akibat proyek tanpa pengamanan, kerugian ekonomi bagi pelaku usaha lokal, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, kemungkinan konflik sosial di tengah masyarakat dan yang paling menyedihkan hilangnya wibawa seorang kepala daerah.
