Disinyalir Oknum Karawang Terkait Jembatan Ambruk Dipolisikan

1309

Ket. Foto Direktur LBH Arya Mandalika Hendra Supriatna di Ditreskrimsus Polda Jabar

Karawang,suratberita.id – Kasus Jembatan Ambruk sebelum rampung dikerjakan di Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang berakhir Dipolisikan kantor Hukum Arya Mandalika ke Ditreskrimsus Polda Jabar, Rabu (12/7).

Direktur LBH Arya Mandalika Hendra Supriatna menilai, insiden ambruknya proyek jembatan tersebut terindikasi dugaan korupsi. Sebab tak sampai sepekan baru di cor jembatan itu kini sudah putus ambruk.

Foto Tanda Terima Pengaduan Masyarakat di Ditreskrimsus Polda Jabar

“Kita melaporkan inisial D dan C selaku pejabat di Dinas PUPR terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam ambruknya jembatan tersebut,” kata Hendra dalam keterangannya, Rabu,(12/7).

Kepada polisi, Hendra meminta agar kasus jembatan ambruk ini bisa diusut tuntas. “Maka kami meminta polda jabar segera memproses melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan korupsi dalam kasus tersebut,” tegasnya.

Berita sebelumnya, proyek pembangunan jembatan di Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang putus ambruk saat pengerjaannya belum rampung.

Salah seorang warga yang enggan ditulis namanya, mengatakan bahwa ambruknya jembatan ini diduga karena konstruksi pengerjaannya dilakukan secara asal-asalan alias tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dirinya menyesalkan lemahnya pengawasan dari dinas PUPR terkait kualitas pekerjaan yang dilakukan. Beruntungnya saat ini jembatan itu ambruk, sehingga warga bisa menilai jika proyek yang dikerjakan tak berkualitas.

“Ini dikarenakan lemahnya pengawasan dari dinas PUPR Jalan dan jembatan yang konon katanya sering datang, sering memberikan bimbingan kepada para pekerja. Namun pada kenyataanya tidak sesuai spek ya, kalau sesuai spek mungkin tidak akan kejadian seperti ini,” kata dia di lokasi pekerjaan, Selasa (10/7).

Dirinya mengingatkan agar pengawas dinas maupun kontraktor tidak main-main dalam membuat pekerjaan. Karena tentu yang dirugikan adalah masyarakat.

“Dan indikasi pengawas dari dinas PUPR hanya memakan gaji buta dan manis di mulut dengan kata-kata yang katanya memberikan arahan dan bimbingan kepada para pekerja, tapi kenyataannya pekerjaan yang baru 90 persen hampir selesai baru diguyur hujan sedikit saja sudah ambrol,” ungkapnya.

hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Karawang maupun pihak pelaksana belum dapat dikonfirmasi (Timlip).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here