ASKUN UJI APH PERIHAL DUGAAN PUNGLI DI KARAWANG

1148

Ket. Foto Askun Praktisi Hukum / Ketua Peradi Kabupaten Karawang

Karawang,suratberita.id – Asep Agustian (Askun), praktisi hukum juga ketua Peradi Kabupaten Karawang, desak sekaligus uji Aparat Penegak Hukum (APH) selidiki atas pemberitaan sejumlah media online merupakan Laporan Informasi (LI) terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) ulah sejumlah oknum berada didalam salah satu lembaga di Kabupaten Karawang, belum lama ini.

Askun sampaikan, bahwa jika pemberitaan itu fakta adanya, “maka BPN Karawang itu patut diduga sebagai sarang pungli” tegasnya, sebagai mana rilis berita disampaikanya via WhatsApp pada pihak redaksi media ini, Selasa (7/6).

Menurutnya, selama ini atas dugaan pungli itu diduga pihak APH belum ada yang menyentuh sejumlah oknum tersebut, “apakah karena BPN ini institusi yang kebal hukum ?.. padahal dimata hukum tidak ada institusi yang kebal hukum” tanya Askun, sekaligus dijawabnya sendiri.

Askun, lebih lanjut menyoroti kinerja, “Saber Pungli diduga selama ini hanya menelusuri wilayah sekolah dan desa saja, sampai saat ini, belum ada kabar produk Saber Pungli yang mampu memenjarakan pelaku pungli sebenarnya” tegasnya.

“dalam hal ini patut diduga banyak pungli di BPN Karawang, Saber pungli ini kan bagian dari Polres Karawang, nah bisa enggak neh Saber Pungli untuk mengusut tuntas dugaan pungli di BPN yang infonya diduga melibatkan oknum orang dalam (pegawai) tersebut, melalui seorang sopir, sehingga bikin resah sejumlah pelaku usaha properti” jelas Askun panjang lebar.

Askun, dalam pemaparannya mengatakan, “berdasarkan informasi pemberitaan sebelumnya bahwa ada informasi yang diberikan oleh notaris dan pengembang dan perusahaan properti yang identitasnya dirahasiakan yang mengurus dokumen pertanahan ke BPN Karawang, yang menyebut jika pemecahan bidang bisa memakan biaya Rp1,5 juta hingga Rp 2 juta, sedangkan untuk balik nama per bidang dipungut biaya Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu, padahal menarik biaya diluar ketentuan itu tidak dibenarkan, Nah pertanyaannya, apakah itu bukan pungli, Lalu mengapa Saber Pungli diam saja, mana produkmu Saber Pungli” ungkapnya bernada tanya.

Askun ungkit soal adanya salah satu oknum pegawai karawang yang dipecat karena tersandung lakukan pungli, lantas dirinya menilai, oknum tersebut semestinya tidak hanya dipecat, tetapi juga wajib dikenai sanksi hukum yang tegas, “kalau orang sudah kaya lalu dikeluarkan lantas mau ngapain, enggak ada efek jeranya, karena enggak ada efek jera tersebut, hal itu (pungli) akan terjadi terus berulang-ulang sehingga jadi sarang pungli, imbas perbuatan kotor disana” terangnya.

Askun, pertanyakan kinerja, “APH dalam hal ini Polres Karawang dengan Saber Punglinya dan pihak intelijen dari Kejari Karawang yang dinilai oleh saya tutup mata dan tutup telinga dengan adanya informasi tersebut, pastinya mereka membaca dong berita itu, Laporan itu tidak harus seseorang buat laporan, dengan adanya berita sebagai Laporan Informasi (LI) bisa untuk melakukan pemanggilan, klarifikasi dan hal lainnya untuk dapatkan bukti” jelasnya.

Lanjutnya, “kalau mau cari bukti ya jangan cari kenarsum, saya selaku narsum ini, hanya ingin disetiap institusi di Kabupaten Karawang itu bersih, sehingga warga tidak ada yang alami kesulitan ketika ingin mendapatkan pelayanan” harap Askun.

Lebih lanjut Askun katakan, meminta kepada lembaga apapun untuk tidak merugikan dan mempersulit masyarakat, “masyarakat jangan ditakut-takuti, hari ini, saya uji yang namanya Saber Pungli dan Kejari Karawang, bisa enggak itu memenjarakan oknum BPN karena adanya LI” tandasnya. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here