Praktek Rentenir Diduga Jadi Momok Menakutkan Bagi Pahlawan Devisa Negara

712

Ket : Praktek Rentenir Diduga Jadi Momok Menakutkan Bagi Pahlawan Devisa Negara.

Karawang,suratberita.id – Viral Dugaan pungutan liar (PUNGLI) terhadap para pejuang Devisa negara di negara hongkong distrik Macao mulai meruak ke permukaan, baru-baru ini.

Berdasarkan beberapa keluhan serta pengakuan para Pahlawan Devisa Negara diduga merasa dirugikan secara materil kisarannya berlipat ganda. pengurusan Pasport baru karena passportnya dijadikan jaminan ke pihak rentenir, yang dulunya hanya dikisaran MOP 210 (kisaran Rp. 420.000) berubah menjadi HKD 785 (Kisaran Rp. 1.500.000), “membuat mereka menjerit karena beberapa diantara mereka harus terlibat dengan para rentenir dan diduga Pihak KJRI di Macau tidak responsive terhadap laporan para TKW, padahal Passport merupakan sesuatu yang sangat vital untuk proses Vaksinasi Covid-19” demikian disampaikan Rina, ketua Bidang Perlindungan Wanita dan Buruh Migran LBH BSP, pada media ini, Jum’at sore (12/11).

Lanjutnya, dari beberapa keluhan para TKW yang Passportnya ditahan pihak Rentenir, “selain itu mereka mendapatkan intimidasi dan bentuk penekanan lain bahkan denda dari majikan mereka dan seharusnya pihak KJRI bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi” tegasnya.

Oleh karena itu, masih menurut Rina, LBH Baru Terang Sayap Putih merasa terpanggil untuk turun tangan membantu permasalahan yang menimpa mereka, bahwa jika benar hal tersebut terjadi, “ini adalah bentuk penindasan secara terstruktur dan terorganisir dari KJRI Macau dan ini tidak bisa dibiarkan…! Pemerintah Republik Indonesia Khususnya Mentri Luar Negeri dan Mentri Pemberdayaan Perempuan harus turun tangan dan terjun langsung ke lapangan, karena sebagian Gaji yang mereka terima ada kaitannya dengan para Pahlawan Devisa tersebut” tandasnya panjang lebar.

Novi Nur Agustianti, M.Pd. selaku penggiat Advokasi Marhaen serta Kader REPDEM Karawang Sayap PDI Perjuangan pun berpendapat saat dikonfirmasi oleh awak media suratberita, “bahwa kasus ini harus cepat ditangani dan ditindak tegas oleh pemerintah Negara Republik Indonesia karena sudah sangat merugikan dan membebankan serta meresahkan PMI yang merupakan Pejuang Devisa Negara. Pemerintah harus sigap dan berperan aktif dalam penyelesaian ini, serta secepatnya kami pun akan mengajukan surat permohonan pendampingan terhadap BP2MI untuk hal penyelesaian masalah ini yang mana hal ini bukan hanya terjadi di Macau sebelumnya pun telah terjadi dibeberapa negara penempatan PMI seperti Malaysia.” ungkapnya.

Budi Hermawan selaku koordinator Liputan suratberita.id yang juga penggiat Advokasi Marhaen pun ikut memberikan pernyataan, “Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah Pejuang Devisa Negara yang telah memberikan kontribusi menyumbang devisa negara hingga mencapai Rp 159,6 triliun setiap tahun. Sumbangan devisa negara yang diberikan pekerja migran merupakan terbesar kedua setelah migas sebesar Rp 159,7 triliun setiap tahunnya.” ungkap Budi.

“Maka dari itu perlakuan hormat ini harus jelas diperhatikan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan wajib turun ke seluruh jajaran Pemerintah Daerah. Apalagi sudah ada UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.” tambah Budi. (tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here