Muhammad Zeinny : Perlu Adanya Nafas Al-Quran Dan Hadits Dalam Konstruksi Gerak Ekonomi Bangsa

370

Ket : Muhammad Zeinny : Perlu
Adanya Nafas Al-Quran Dan
Hadits Dalam Konstruksi Gerak
Ekonomi Bangsa.

Bandung,suratberita.id – Muhammad Zeinny H.S, Ketua Umum HMI Korkom UPI Junior Analyst Core-Eco International Mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi dan keuangan Islam UPI, katakan Perlu adanya Nafas Al-Quran Dan Hadits dalam Konstruksi gerak
Ekonomi Bangsa, baru-baru ini.

Beberapa Hari yang lalu Salah satu Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di ruang lingkup Korkom UPI Mengadakan Diskusi Tentang “Komitmen penegakan keadilan ekonomi dalam perspektif NDP” Yang mana menjadi perhatiaan khusus adalah bagaimana kondisi ekonomi hari ini kemudian dikaitkan dengan NDP yang mana itu isinya pedoman gerak Kader HMI yang jelas tidak lepas
dari yang namanya Al-Quran dan hadis.

Muhammad Zeinny yang mana menjadi salah satu pemateri mengatakan bahwa,” perlu adanya rekonstruksi gerak serta pola ekonomi baik secara makro dan mikro yang bisa beberapa halnya di sesuaikan dengan Al-Quran Dan hadis, karena Kitab suci Al-Quran diturunkan ke Bumi bukan hanya
untuk umat Islam saja namun Seluruh Manusia di bumi, maka dari itu saya pikir pedoman serta anjuran Allah SWT itu dalam berkehidupan pasti sesuai dan ideal dengan kondisi serta pola naluriah seo￾rang manusia”, Tegas Ketua umum HMI Korkom UPI tersebut (08/07/2021).

Zein Memandang bahwa Pola Konstruksi beberapa unsur fiskal, moneter ataupun unsur mikro ekonomi pun masih jauh untuk bisa dikatakan ideal dan sesuai dengan Al-quran.
Ditambah hal yang paling mendasar terkait narasi ini adalah kondisi Umat dan kondisi Bangsa hari ini terjebak dalam tatanan wacana serta teori ketika menyikapi suatu hal baik itu di bab keimanan (Tauhid), Gotong
royong sehingga menimbulkan permasalahan ketika implementasi ekonomi umat ini dampaknya adalah disparitas semakin Menggila, Distribusi dan penerimaan Zakat serta pajak dalam aspek penerimaan negara tergolong belum maksimal, dan jurang kemiskinan yang kiat melebar.

Mantan Ketua BEM Fakultas Ekonomi UPI itu juga memberikan Pandangan bahwa pola RAPBN, Pembagiaan prioritas Fiskal, serta manajerial moneter di Indonesia banyak hal yang perlu disesuaikan, mulai dari Prioritas Anggaran, Penyerapan Anggaran, Relokasi Prioritas Program setiap Kementrian
serta Kontruksi Aspek Penerimaan negara. Pun bab fundamental Ekonomi perlu adanya penyesuaian Pola Pemerataaan serta asumsi makro yang Zein pandang ada kekeliruaan pola pikir kesehjateraan ekonomi di Indonesia.

Maka dari Itu Zeinny juga mengatakan ,” Di sisi Penguatan Seara makro, juga hubungan politik ataupun ekonomi internasional yang penting, perlu adanya kedaulatan bangsa dalam aspek ketahanan ekonomi Di bidang fiskal negara, Sisi Lain, Pemerintah Juga perlu untuk mulai merubah pola relokasi anggaran dengan merubah landasan fundamental dan prirotas ekonomi negara, dengan arti kesehja￾teraan masyarakat berarti terpenuhi dan cukupnya kebutuhan primer masyarakat untuk kemudiaan itu ada alokasi khusus dari negara setiap tahunnya penjaminan hal tersebut dengan memaksimalkan pola Cross Distribution dengan memaksimalkan Penerimaan negara bukan pajak dan dari sumber sumber lain non Hutang” Tegas Muhammad Zeinny.

Maka dari itu pemerintah perlu adanya sinergitas dengan segala pihak dan aspek untuk mewujudkan hal tersebut untuk kemudiaan adanya penyelarasan kesehjateraan yang merata. Zein juga berpendapat bahwa negara sangat memungkinkan untuk menerapkan sistem secara sistematis tersebut. Tentunya semata-mata untuk kemajuaan Dan kebaikan Umat , Bangsa Dan Negara.

Terakhir Zeinny Berpandangan Bahwa ,” BUMN yang perlu adanya perombakan karena dianggap merugikan negara itu perlu untuk ditindaklajuti serius, Ketergantungan Hutang yang perlu di Kurangi bahkan dihapuskan secara perlahan untuk nantinya kedaulatan politik dan perencanaan bisa terwujud tanpa ada kepentingan lain yang masuk melalui hutang – hutang yang banyak tersebut, pemerintah juga harus mulai untuk membuat sistem yang pada akhirnya bisa mewujudkan keadilan ekonomi.

Dalam bab penyerapan Penerimaan negara dari pajak, zakat, dan lainnya. Serta Sumber daya Alam yang ada mulai secara perlahanlah di kelola bukan sepenuhnya oleh swasta tapi oleh negara kemudian dijadikan sebagai manfaat untuk masyarakat seperti air, emas, dll. Tegas Zeinny. (Budy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here