Karawang,suratberita.id – Pembangunan di SD Negeri Sukakerta 1 Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang dalam pelaksanaan pemagaran bersumber dari duit rakyat didugakuat telah kangkangi aturan Negara Republik Indonesia, tak ayal lagi berimbas kinerja dinas terkait dipertanyakan publik, baru-baru ini.
Tidak nampaknya papan proyek dilokasi pekerjaan sebagai bentuk transparansi pengguna anggaran pada publik, adalah merupakan pelanggaran undang-undang, ulah tak terpuji tersebut kerap kali dilakukan didugakuat oleh oknum pihak pemborong takala pekerjaan sedang berlangsung.
Seperti halnya, pembangunan pemagaran di SD Negeri Sukakerta 1 Kecamatan Cilamaya Wetan dengan tidak memasang papan informasi kegiatan proyek tersebut disinyalir telah abaikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Seharusnya pihak pemborong yang ditunjuk dinas terkait Karawang memasang papan informasi proyek agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah warga masyarakat sekitar, “Papan proyek belum dipasang, alasannya apa tidak tahu, kami hanya sebatas kuli,” ujar, Dodo, pekerja proyek dilokasi, Sabtu (21/11)
Dikatakan Dodo, tidak tahu tentang volume pemagaran itu karena hanya sebatas perintah kerja saja, “Soal panjang, lebar dan tinggi tidak tahu, hanya disuruh ngerjain dari ujung ke ujung saja” jelasnya.
Banyak kontrol sosial datang kesini mempertanyakan prihal itu, “saya jawab apa adanya aja, kalau mandornya Pak Yana orang Gerendeng Pedes. Pekerjaan sudah berjalan 10 harian,” tandas Dodo.
Khalayak warga sekitar terkait prihal itu buka suara, kepada intansi terkait jangan ada pembiaran sehingga tidak terkesan papan proyek hanyalah sebuah benda mati yang tak berarti serta dianggap tidak perlu diketahui publik, “Semestinya, pihak dinas terkait karawang bertindak tegas kepada pihak pelaksana yang tidak memasang papan proyek, jika tidak ingin kinerjanya dipertanyakan publik” ungkap warga penyelamat duit rakyat. (hal/sule)
